BANYUWANGI – Menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama, berbagai gagasan strategis mulai bermunculan dari daerah. Salah satunya datang dari Banyuwangi melalui forum “Jagong Muktamar” yang digelar Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) Kabupaten Banyuwangi di Auditorium Universitas Ibrahimy (UNIIB) Genteng, Selasa (18/8/2026).
Forum yang mengangkat tema “Menggagas Abad Kedua NU dari Pinggiran” tersebut menjadi ruang bertemunya berbagai elemen NU untuk membaca tantangan organisasi sekaligus menawarkan gagasan yang dinilai relevan bagi perjalanan NU memasuki abad kedua.
Hadir dalam forum tersebut sejumlah unsur PCNU Banyuwangi, MA IPNU, MA IPPNU, Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU, serta jajaran pimpinan dan sivitas akademika UNIIB Genteng.
Ketua MA IPNU Banyuwangi, Lukman Hadi Abdillah, mengatakan forum tersebut sengaja dibangun sebagai ruang pertukaran gagasan yang tidak berhenti pada diskusi.
“Menggagas gagasan besar untuk Muktamar tidak cukup hanya sekali. Harus terus diperbincangkan dan diarahkan pada aksi nyata. Karena pada hakikatnya kita semua adalah muharrik, para penggerak organisasi,” ujarnya.
Muktamar Jangan Sekadar Pergantian Kepemimpinan
Dewan Pakar MA IPNU sekaligus anggota Tim Perancang Materi Organisasi Muktamar Ke-35 NU, H. Abdullah Azwar Anas, menekankan bahwa Muktamar harus ditempatkan sebagai ruang evaluasi dan transformasi organisasi.
Menurutnya, Muktamar bukan sekadar forum memilih kepemimpinan baru, tetapi harus mampu membaca perjalanan NU dari masa ke masa sekaligus menentukan arah organisasi untuk menghadapi perubahan zaman.
Ia mengibaratkan NU seperti kereta api yang bergerak di atas rel yang telah ditentukan.
“NU bukan seperti taksi yang bergerak secara acak mengikuti kemauan perorangan, tetapi seperti kereta api. Semua berjalan di atas rel yang sama dan melewati berbagai stasiun,” katanya.
Karena itu, menurut Azwar Anas, Muktamar tidak hanya menjadi urusan PBNU. Struktur NU di daerah juga harus menjadikan Muktamar sebagai kesempatan untuk melakukan konsolidasi dan pembenahan organisasi.
Sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain mekanisme penyelesaian konflik internal melalui Majelis Tahkim, penataan kewenangan penerbitan SK kepengurusan, penyempurnaan mekanisme pemilihan pimpinan, serta pembakuan sistem kaderisasi.
Gen Z dan Tantangan Dakwah di Era Algoritma
Selain persoalan struktural, perubahan karakter generasi muda menjadi tantangan serius NU di abad kedua.
Azwar Anas menyebut ruang publik saat ini telah bergeser secara signifikan ke dunia digital. Generasi Z tidak hanya memperoleh informasi melalui lembaga pendidikan, pesantren, atau forum keagamaan, tetapi juga melalui algoritma media sosial.
Karena itu, NU dituntut mampu menghadirkan dakwah yang relevan di ruang digital.
“Pertarungan ruang publik sekarang adalah perebutan atensi. Generasi muda dibentuk oleh algoritma media sosial. NU harus hadir dan melakukan patroli mazhab di ruang digital agar pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang sejuk dan moderat tetap hadir,” jelasnya.
Menurutnya, NU sebenarnya memiliki modal kader muda yang sangat besar. Persoalannya adalah bagaimana organisasi mampu merawat, mengarahkan, dan memberikan ruang partisipasi kepada mereka.
Abad Kedua NU Harus Menyentuh Problem Riil Umat
Sementara itu, Ketua PCNU Banyuwangi Banyuwangi, H. Achmad Turmudzi menilai bahwa perjalanan NU selama satu abad pertama telah memberikan fondasi kuat dalam menjaga tradisi keagamaan, budaya, dan komitmen kebangsaan.
Namun, memasuki abad kedua, NU harus berani memperluas orientasi perjuangannya.
“Abad kedua NU harus lebih banyak berbicara tentang problem riil masyarakat: kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pelayanan keumatan,” tegasnya.
Ia menyebut kemandirian organisasi sebagai salah satu pekerjaan terbesar NU ke depan.
Menurutnya, organisasi yang belum mandiri secara ekonomi akan lebih mudah dipengaruhi kepentingan eksternal. Karena itu, struktur NU dari tingkat cabang hingga ranting perlu memiliki basis ekonomi yang kuat.
“Kemandirian organisasi adalah tugas utama abad kedua. Kalau organisasi masih bergantung kepada pihak luar, maka akan mudah oleng dan rentan tersandera kepentingan tertentu,” ujarnya.
Perlu Aturan Tegas tentang Rangkap Jabatan
Achmad Turmudzi juga menyoroti pentingnya penataan hubungan antara kepengurusan NU dan aktivitas politik praktis.
Menurutnya, Muktamar perlu menghasilkan aturan yang lebih tegas mengenai rangkap jabatan, khususnya bagi pengurus yang hendak masuk dalam kontestasi politik.
Ia mengusulkan adanya masa jeda sebelum seseorang maju sebagai calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah.
“Perlu ada jeda enam bulan sampai satu tahun agar tidak terjadi benturan kepentingan. Dengan demikian, politik NU tetap diarahkan kepada politik keumatan, bukan politik kekuasaan,” katanya.
Dari Kampus, Alarm Kaderisasi Dibunyikan
Persoalan kaderisasi juga mendapat perhatian serius dari Dr. Hj. Kurniatul Fauziyah, M.Pd.I., Wakil Rektor UNIIB Genteng.
Ia mengungkapkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan NU masih relatif rendah.
Menurutnya, dari lebih dari 1.500 mahasiswa aktif di kampusnya, mahasiswa yang terlibat dalam organisasi seperti IPNU-IPPNU maupun PMII jumlahnya masih sangat kecil.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi alarm bagi NU.
“Anak-anak muda dan mahasiswa perlu dirangkul. Mereka membutuhkan ruang yang ramah sehingga merasa diakui dan kembali memiliki rumah besar NU,” tuturnya.
Selain kaderisasi, ia menilai penguatan ekonomi warga di tingkat bawah juga harus menjadi perhatian Muktamar.
Sebab, banyak kegiatan NU di tingkat bawah masih bergantung pada keswadayaan para pengurus dan tokoh masyarakat.
Perempuan dan Pemuda Minta Ruang Lebih Besar
Ketua MA IPPNU Banyuwangi, Hj. Ana Aniyati, yang sekarang menjadi ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi mendorong agar perspektif perempuan memperoleh ruang yang lebih jelas dalam kebijakan organisasi.
Menurutnya, kader perempuan NU harus dipersiapkan tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga kepemimpinan publik, literasi digital, pendidikan dan kemandirian ekonomi keluarga.
Sementara itu, Ketua PC Fatayat NU Banyuwangi, Baridatur Rahmah, menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang menyentuh keluarga Nahdliyin hingga tingkat ranting.
“Jika unit-unit ekonomi warga hidup, maka Jam’iyyah akan semakin kuat dan tidak mudah bergantung kepada pihak lain,” ujarnya.
Dari kalangan pemuda, pengurus PC GP Ansor Banyuwangi, Firdaus, menyatakan kesiapan kader muda untuk mengawal gagasan Muktamar, khususnya dalam modernisasi dakwah dan penguatan ekonomi kader.
Gagasan Banyuwangi Akan Dibawa ke Muktamar
Ketua MA IPNU Banyuwangi, Lukman Hadi Abdillah, menegaskan bahwa hasil diskusi tersebut tidak akan berhenti sebagai dokumentasi forum.
Berbagai pandangan yang muncul akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang selanjutnya dikawal untuk disampaikan dalam pembahasan Muktamar Ke-35 NU.
“Kami ingin gagasan dari Banyuwangi tidak berhenti sebagai wacana. Gagasan ini harus dikawal sampai Komisi Organisasi Muktamar,” tegas Lukman.
Dari forum tersebut setidaknya mengemuka empat agenda besar yang dinilai penting bagi NU memasuki abad kedua: pembenahan tata kelola organisasi, penguatan kaderisasi generasi muda, transformasi dakwah di ruang digital, dan kemandirian ekonomi umat.
Pesan yang muncul dari Banyuwangi pun cukup jelas: Muktamar Ke-35 tidak cukup hanya menghasilkan pergantian kepemimpinan, tetapi harus mampu melahirkan arah baru NU yang lebih tertib secara organisasi, kuat secara ekonomi, adaptif terhadap teknologi, dan semakin dekat dengan problem kehidupan warga di tingkat akar rumput.(TIM)
Mujiono ,S.H.