Banyuwangi (Lensa Banyuwangi) Ipuk Fiestiandani menapaki lorong-lorong pelayanan publik di Banyuwangi dengan langkah yang tenang namun penuh makna. Di hari pertama selepas cuti bersama Lebaran 2026, ia memilih hadir bukan sekadar sebagai pemimpin, melainkan sebagai penjaga denyut pelayanan yang tak boleh padam.
Rabu pagi (25/3/2026), sidak itu mengalir dari satu titik ke titik lain—dari RSUD Blambangan hingga ruang-ruang administratif di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi. Di sana, wajah-wajah masyarakat tampak kembali menautkan harapan: ada yang merekam identitasnya dalam KTP, ada pula yang merajut izin bagi bangunan dan masa depan.
“Selepas libur, tentu banyak warga kembali mengurus kebutuhan administrasi,” ucap Ipuk, suaranya mengalir di antara aktivitas yang kembali berdenyut. Ia memastikan setiap loket tetap terbuka, setiap petugas hadir, dan setiap kebutuhan warga terlayani sebagaimana mestinya.
Di balik meja pelayanan, kerja tak pernah benar-benar berhenti. Bahkan saat hari raya menghamparkan jeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi tetap membuka pintu bagi mereka yang pulang kampung. Sebab, di musim mudik, bukan hanya rindu yang ingin dituntaskan—melainkan juga urusan identitas dan administrasi yang kerap tertunda.
Begitu pula layanan kesehatan. Di puskesmas hingga rumah sakit, denyut pelayanan tetap dijaga agar masyarakat tak merasa sendiri dalam kebutuhan yang paling mendasar: sehat dan tertolong. “Semua petugas siap,” kata Ipuk, menegaskan bahwa pelayanan adalah wajah kehadiran negara yang paling nyata.
Di tengah kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH) yang memberi kelonggaran bagi aparatur hingga 27 Maret 2026, ada satu hal yang tak bisa dinegosiasikan: pelayanan publik harus tetap utuh. Di situlah komitmen diuji—bahwa fleksibilitas kerja bukan alasan untuk meredupkan pelayanan, melainkan cara baru untuk tetap menyalakannya.
“Meskipun ada WFA, layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus berjalan seperti biasa,” ujar Ipuk. Ia menegaskan bahwa pembagian tugas telah diatur, agar di hari pertama kerja, negara tetap hadir tanpa jeda di hadapan warganya.
Di Banyuwangi, selepas gema takbir mereda, yang tersisa bukan hanya kenangan Lebaran—melainkan juga janji yang ditepati: bahwa pelayanan adalah amanah, dan amanah itu tak mengenal libur. (*)
Antara Sunyi Usai Lebaran, Layanan Tetap Menyala: Bupati Ipuk Menyapa Denyut Pelayanan Publik**
Ipuk Fiestiandani menapaki lorong-lorong pelayanan publik di Banyuwangi dengan langkah yang tenang namun penuh makna. Di hari pertama selepas cuti bersama Lebaran 2026, ia memilih hadir bukan sekadar sebagai pemimpin, melainkan sebagai penjaga denyut pelayanan yang tak boleh padam.
Rabu pagi (25/3/2026), sidak itu mengalir dari satu titik ke titik lain—dari RSUD Blambangan hingga ruang-ruang administratif di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi. Di sana, wajah-wajah masyarakat tampak kembali menautkan harapan: ada yang merekam identitasnya dalam KTP, ada pula yang merajut izin bagi bangunan dan masa depan.
“Selepas libur, tentu banyak warga kembali mengurus kebutuhan administrasi,” ucap Ipuk, suaranya mengalir di antara aktivitas yang kembali berdenyut. Ia memastikan setiap loket tetap terbuka, setiap petugas hadir, dan setiap kebutuhan warga terlayani sebagaimana mestinya.
Di balik meja pelayanan, kerja tak pernah benar-benar berhenti. Bahkan saat hari raya menghamparkan jeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi tetap membuka pintu bagi mereka yang pulang kampung. Sebab, di musim mudik, bukan hanya rindu yang ingin dituntaskan—melainkan juga urusan identitas dan administrasi yang kerap tertunda.
Begitu pula layanan kesehatan. Di puskesmas hingga rumah sakit, denyut pelayanan tetap dijaga agar masyarakat tak merasa sendiri dalam kebutuhan yang paling mendasar: sehat dan tertolong. “Semua petugas siap,” kata Ipuk, menegaskan bahwa pelayanan adalah wajah kehadiran negara yang paling nyata.
Di tengah kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH) yang memberi kelonggaran bagi aparatur hingga 27 Maret 2026, ada satu hal yang tak bisa dinegosiasikan: pelayanan publik harus tetap utuh. Di situlah komitmen diuji—bahwa fleksibilitas kerja bukan alasan untuk meredupkan pelayanan, melainkan cara baru untuk tetap menyalakannya.
“Meskipun ada WFA, layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus berjalan seperti biasa,” ujar Ipuk. Ia menegaskan bahwa pembagian tugas telah diatur, agar di hari pertama kerja, negara tetap hadir tanpa jeda di hadapan warganya.
Di Banyuwangi, selepas gema takbir mereda, yang tersisa bukan hanya kenangan Lebaran—melainkan juga janji yang ditepati: bahwa pelayanan adalah amanah, dan amanah itu tak mengenal libur. (*)
Mujiono ,S.H.