BANYUWANGI )Lentera Sastra) Di tepi laut Banyuwangi yang asin dan berangin, tempat perahu-perahu kayu bersandar setelah bertarung dengan ombak, harapan baru perlahan diturunkan ke dermaga. Bukan berupa jaring atau mesin kapal, melainkan janji tentang kepastian harga bagi para nelayan yang selama ini menggantungkan hidup pada kemurahan laut.
Kamis (14/5/2026), sekitar 120 nelayan berkumpul di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Lateng. Di hadapan wajah-wajah yang akrab dengan matahari dan badai, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan skema baru penyerapan hasil tangkapan laut sebagai upaya menjaga kesejahteraan nelayan.
Didampingi Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, menteri yang akrab disapa Zulhas itu menuturkan bahwa hasil tangkapan nelayan nantinya akan diserap melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di tengah aroma laut dan suara perahu yang saling beradu pelan, Zulhas berbicara tentang keresahan lama yang selama ini menjadi luka para nelayan: harga ikan yang sering jatuh saat hasil tangkapan melimpah.
“Jadi nelayan nanti punya kepastian keuntungan. Jangan sampai capek-capek melaut, setelah sampai di darat harganya nggak jelas berapa ikan itu dibeli,” ujarnya.
Bagi para nelayan kecil, laut sering kali bukan hanya ruang mencari nafkah, tetapi juga arena ketidakpastian. Setelah semalaman melawan gelombang, mereka kerap tiba di darat hanya untuk mendapati harga ikan ditentukan sepihak oleh tengkulak. Ikan yang tak segera terjual bisa membusuk sebelum sempat membawa hasil bagi keluarga di rumah.
Karena itulah pemerintah mulai menyiapkan ekosistem pendukung di Kampung Nelayan Merah Putih: cold storage, pabrik es, hingga koperasi nelayan. Fasilitas-fasilitas itu diharapkan menjadi penyangga agar hasil laut tidak lagi dijual tergesa-gesa saat harga sedang jatuh.
“Itu agar nelayan punya daya tawar yang tinggi ya. Selama ini melaut ikannya begitu di darat ditawar berapa, kalau nggak dijual kan bisa busuk,” kata Zulhas.
Dalam skema tersebut, ikan hasil tangkapan yang belum terserap pasar dapat disimpan terlebih dahulu. Bahkan jika harga tetap merosot, hasil laut itu nantinya bisa dibeli oleh SPPG untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis.
“Nanti kalau semua sudah jadi, kalau ikan nelayan dapat banyak dan harganya turun bisa disimpan dulu. Kalau masih nggak dibeli juga, nanti SPPG yang beli ikannya. Sudah kita atur begitu. Sehingga nelayan punya kepastian harga,” tuturnya.
Zulhas mencontohkan pola serupa yang telah diterapkan pemerintah pada sektor pertanian melalui kebijakan harga gabah kering panen yang dijaga di angka Rp6.500 per kilogram. Dengan pola yang sama, pemerintah ingin menghadirkan rasa aman bagi para nelayan agar hasil jerih payah mereka tidak lagi ditentukan semata oleh permainan pasar.
Bagi masyarakat pesisir Lateng, kabar itu terdengar seperti angin baik yang datang setelah musim panjang ketidakpastian. Ketua KUB Nelayan Sumber Laut Lateng menyambut rencana tersebut dengan penuh harapan. Selama ini, menurutnya, nelayan selalu berada pada posisi lemah ketika hasil tangkapan sedang melimpah.
“Menteri kan menyampaikan bahwa nelayan itu akan dibikinkan standar harga, kemudian ikan-ikannya bisa diserap di SPPG. Kalau bagi nelayan, pasti kami senang kalau memang ada seperti itu, ekonomi nelayan mestinya meningkat,” ujarnya.
Meski demikian, para nelayan juga berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada jaminan harga semata. Mereka menginginkan fasilitas penunjang lain seperti SPBU khusus nelayan agar biaya melaut tidak semakin memberatkan kehidupan mereka.
Di Kampung Nelayan Merah Putih itu, laut masih terus bergelombang seperti biasa. Namun di mata para nelayan, hari itu terselip keyakinan baru: bahwa suatu saat, hasil tangkapan mereka tidak lagi sekadar bergantung pada nasib, melainkan benar-benar dihargai dengan layak oleh negara.